dinas keuangan daerah. Penulis menyadariKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. dinas keuangan daerah

Peran SKPD dalam Menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel. . 000 31. Margonda Raya No. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. go. Slamet Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, kreatif, cerdas, berakhlak mulia dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan. Data yang disajikan dalam. Jumat, 17 Maret 2023. Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D. 54 mb:. Unduh. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penggabungan Dokumen Pelaksanaan. UU No. Lintas. 6. 05 Persediaan obat-obatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai melalui prakarsa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggai menggelar rapat koordinasi (rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, di Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tanjung Tuwis,. proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. BANDUNG TA 2018: Lihat: 1. 1. 5. [2] Untuk Implementasi keuangan daerah yang cepat, tepat, dan SIMDA Keuangan telah diperuntukkan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan sebanyak 300 Pemda di Indonesia. Dinas Kelautan dan. (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah a. Keuangan Daerah. 2, No. Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar dan diharapkan mampu memberikan solusi agar realisasi anggaran menjadi lebih efektif dan effisien untuk dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran. laporan kinerja badan pengelola keuangan daerah tribulan ii tahun 2023: berkala: 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah dibutuhkan pada Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. B. Badan Keuangan Daerah sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan. Keuangan Daerah; Keuangan Desa. JABATAN NAMA PEJABAT 1. 24 Juli 2020 WIB. 3. Medan Merdeka Selatan No. 155. Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. 1. Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1. 34a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Unit Substansi pengelolaan keuangan dan aset; c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Menyusun laporan keuangan g. Previous. penyiapan bahan. TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. KODE REKENING Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah. 19681007 198903 2 008 Bondowoso, Januari 201 9 KA. [1]Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali mempunyai fungsi : a. bogorkab. Selain tugas-tugas di atas, koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: 1) Memimpin tim anggaran pemerintah daerah; 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; ABSTRAKPemerintah mengembangkan teknologi di bidang keuangan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN . dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Wilayah III 1 PROSEDURAKUNTANSI PEMDA Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi rangkaian yang sistematis atas prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain mulai dari: proses. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran, Jawa Tengah 50173. 9 2. Mengelola Keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas iii Kata Sambutan. Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kinerja pegawai. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. blogspot. Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional; Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . 4 Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 90 % Program Anggaran Program Pelayanan Kesekretariatan 2,993,523,096 Jumlah 2,993,523,096 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pihak Pertama,. Peningkatan kualitas laporan keuangan dilihat dari peningkatan nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Medan Merdeka Selatan No. Tugas: 2. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan. Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Asisten Administrasi Umum Akhmad Muksin, S. Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masil1 belumKUNINGAN-Bupati Kuningan H. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Badan; (c) penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan urusan keuangan dan aset; (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJASumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. go. Keuangan Daerah; 14. Alamat: Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Pulau Dompak, Kec. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ini dibuktikan oleh As Syifa Nurillah (2014) yang menemukan bahwa 5 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jumat, 17 Maret 2023110 Dibaca. SEJARAH PEMBENTUKAN BPKAD Kantor Badan penggelola keuangan dan Aset Daerah berkedududukan di Jalan Perintis Nomor 05 KM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah pasal 1 ayat 13, Kepala Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Keterbukaan. b. Pasal 2. 3. Melaksanakan tugas laian ayng diberikan oleh. JAKARTA, iNews. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan. a. E. Fungsi : Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan. penerapan SIMDA keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Pangkep. 3 Pola Hubungan Pejabat Perbendaharaan Daerah 12 Gambar 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Drs. 1. 17403153039, pembimbing Dyah Pravitasari, S. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Ketentuan Umum LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN 3 BAGIAN 3 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. Total biaya yang diperlukan Rp. SOP Pengajuan SPP-SPM TU (Tambah Uang) 1. Dr. Abstract. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TEGAL Aulia Lorie Pangestika1, Yeni Priatna Sari2 12 D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Jln. Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelola RSU dr. dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ialah wujud kewajiban pemerintahan atas kelola sumber daya dimanfaatkan oleh pemerintah dalam 1 masa. Mataram No. Kepala Badan; b. SBPK JAKARTA PUSAT. 3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKUD) 1. Tinggi; b. Lintas Sumatera Km 3,5 Sipil 5 Dinas Hutbun dan Pertamben Jl. com ABSTRAK Laporan. Bendahara yang ada pada masing-masing Sistem Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan pembinaan,. 467/KEP/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Walaupun Anda tidak ikut terjun langsung dalam melakukan pengelolaannya, Anda juga perlu tahu dan dapat ikut berperan dalam mengawasi pengelolaan anggaran pajak tersebut yang biasa digunakan dalam suatu laporan penggunaan anggaran daerah tertentu. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir. 1. Hariadi (2014 : 7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat. SEMARANG. Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – Audited Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 12 Nov. fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 3,603 dan ρ = 0,001); (2) Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 5,289 dan ρ = 0,000). Peraturan daerah merupakan suatu peraturan di tingkat daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN:. penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan. Akan tetapi,1. Permendagri No. Untuk biaya rumah jabatan, kendaraan dinas, serta biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”). menyatakan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. id Abstract: This study is aimed for determaining the financial. 16: LHKPN Badan Keuangan dan Aset Daerah: Lihat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pasal 3 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas dan badan, rumah sakit, puskesmas dan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam. NIP. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453. Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai bidang keuangan dinas daerah Provinsi DIY. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt. Tujuan Penelitian Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor. Dinas kesehatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pajak Penerangan Jalan. Berdasar pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan Perangkat Daerah Badan. Sampel penelitian ini adalah pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang yang berjumlah 16 dinas. 35. langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. 0351- 476531 WA : 089 Email : bkadkotamadiun123@gmail. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: Tinggi,. Bupati. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kas Daerah yang meliputi kegiatan pengelolaan perbekalan, penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang meliputi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Morowali. Lap. Senin, 30 Januari 2023 430 Dibaca Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. A. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. Blora, Januari 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keterangan: Berdasarkan data SIMTRADA per tanggal 28 September 2023Sementara untuk anggotanya adalah perwakilan dari setiap dinas atau organ perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta. Tugas badan meliputi: Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah; Melaksanakan. Pengertian Keuangan Daerah Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA). 2, Hal. 2012. Tidak ada deskripsi. Rendah. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran h. 175. Laporan Keuangan Kepri Tahun 2018 (Audited) Laporan Keuangan Kepri Tahun 2019 (Audited) Laporan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 000 Penginapan 79 Oh 400. Peta Lintas Fungsi BPPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan. comBiro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta: 021 3822520: 021 3857144: Gedung Balaikota Blok G Lantai 12, Jl. 105 Tahun 2000). 000 16. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: 1. (DIPENDA), lalu berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), selanjutnya berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 14090; hai. Catatan ini merupakan bagian keempat dari tulisan “DPPKAD”, yang sebelumnya telah membahas pembentukan organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur DPPKAD, DPPKBMD, Badan Keuangan. 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. Baharuddin Nurdin. Keuangan Daerah mengatur bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.